BERITA PUPR MALUT 2020

SK Gubernur tentang Permen PUPR Nomor 14/ 2020 Segera Terbit

SOFIFI, Monitor Malut– Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara menggelar rapat sinkronisasi draf penyiapan diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Abdul Gani Kasuba tentang Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2002.

Sinkronisasi lebih lebih fokus pada Pasal 50 dan 58 yang mengatur tentang penambahan persyaratan dan persetujuan metode evaluasi sistem nilai  maupun ambang batas. Dalam Pasal 50 dan 58 itu, harus mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi pratama yang membidangi jasa konstruksi dan pejabat tinggi pratama yang membidangi bidang pengawasan dalam penyelenggaraan pengawasan.

Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas PUPR Malut, Santrani Abusama melalui Kepala Bidang Jasa Konstruksi, Risman Iriyanto Djafar. Iriyanto mengatakan, rapat sinronisasi bersama IAPI,  inspektorat dan biro hukum itu menghasilkan beberapa poin yang akan ditetapkan dalam keputusan gubernur.

“Ini sifatnya  mendesak,  karena ada teman-teman PPK dari OPD yang akan melaksanakan tender. Untuk menambahkan persyaratan harus melalui mekanisme yang ditetapkan dalam keputusan gubernur tersebut,” kata Iriyanto, usai rapat singkronisasi di Hotel Grand Tabona, Jumat (19/6) kemarin.

Sekretaris Dewan Pengurus Daerah Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia atau DPD IAPI Provinsi Maluku Utara, Iksan M. Saleh  menjelaskan, maksud Pasal 50 dan 58 Permen PUPR Nomor 14 tahun 2020 itu untuk menjaga agar tidak terjadi penambahan persyaratan.

“Karena kalau kita lihat Permen PUPR parktek yang lama karena tidak diatur secara spesifik terkait dengan penambahan persyaratan teknis,” ucapnya.

Iksan bilang ada beberapa perbedaan/perubahan dari permen lama ke Permen 04/2020. Salah satunya yaitu kualifikasi pekerja bagi perusahaan pemenang tender.

“Misalnya ada paket yang nilainya Rp 400 juta atau 500 juta. Kalau yang sebelumnya (permen lama) personilnya bisa sampai 7 orang, mulai dari SKT pengecatan, SKT plafon dan seterusnya. Kalau di permen baru tidak begitu lagi. Di permen baru itu kualifikasi paket kecil hanya cukup 2 orang, jabatan pelaksana dan K3 kontruksi. Bedanya disitu”.

“Kemudian untuk menengah penyedia dengan kualifikasi menengah dan besar maksimalnya 4 orang, manager, pelaksana proyek, manajer teknis dan manajer atau ahli K3 kontruksi. Namun kalau untuk manajer teknis diperbolehkan tambah lebih dari satu,” sebutnya.

Iksan mengemukakan, permen PUPR yang baru ini memberikan ruang kepada pejabat pembuat komitmen atau PPK melihat lingkup atau cakupan pekerjaan. Cakupan itu misalnya penemuhan pekerja di lokasi pekerjaan.

“Tetapi harus ada persetujuan oleh dua pimpinan tinggi prtama yang membidangi teknis, dalam hal ini Dinas PUPR dan Inspektorat. Kalau ada surat persetujuan ini baru persyaratan itu bisa diakui, mainimal salah satunya atau keduanya juga boleh.  Penambahan persyaratan tidak diakui kalau tidak ada persetejuan,” katanya.

Selain penambahan persyaratan, lanjut Iksan, juga ada penambahan yang sama untuk penawaran teknis. Iksan menyebut penambahan penawaran teknis itu kualifikasi penyedia salah satunya. (Red)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Close
Close